Suahasil Nazara vs Purbaya Yudhi Sadewa: Dua Latar Belakang Ekonomi dalam Mengelola Kementerian Keuangan

Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada September 2026 menghadirkan dua figur dengan rekam jejak yang berbeda dalam mengelola kebijakan ekonomi Indonesia.

Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Serah terima jabatan dari Purbaya kepada Suahasil kemudian berlangsung pada 15 September 2026 di Kementerian Keuangan.

Keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Namun jika ditelusuri secara teknis dari perjalanan kariernya, Suahasil lebih lama berkecimpung di kebijakan fiskal dan internal Kementerian Keuangan, sedangkan Purbaya memiliki pengalaman yang lebih lintas antara makroekonomi, pasar modal, pemerintahan dan stabilitas sistem keuangan.

Suahasil: Panjang di Kebijakan Fiskal

Suahasil Nazara berasal dari dunia akademik. Ia menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999 dan memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009. Di UI, bidang minat penelitiannya antara lain ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan.

Perjalanannya kemudian semakin dekat dengan kebijakan fiskal pemerintah. Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal, terlibat dalam TNP2K, kemudian menjadi Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2015.

Ia selanjutnya menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016–2019 dan Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Artinya, sebelum menjadi Menteri Keuangan, Suahasil telah bertahun-tahun berada di dalam ekosistem kebijakan fiskal Kementerian Keuangan.

Secara institusional, pengalaman tersebut membuat rekam jejaknya banyak bersinggungan dengan persoalan seperti APBN, penerimaan dan belanja negara, kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi, perlindungan sosial hingga koordinasi kebijakan ekonomi.

Setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, Suahasil menyatakan komitmennya menjaga keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian.

Purbaya: Dari Engineering ke Ekonomi dan Pasar Keuangan

Perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki karakter berbeda.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian memperoleh gelar MSc dan doktor di bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat.

Karier profesionalnya bahkan sempat dimulai sebagai field engineer di Schlumberger Overseas pada 1989–1994.

Purbaya kemudian berpindah ke dunia ekonomi dan pasar keuangan. Ia pernah menjadi Senior Economist dan Chief Economist Danareksa Research Institute, Direktur Utama Danareksa Securities serta anggota Direksi PT Danareksa.

Perjalanannya kemudian masuk ke pemerintahan melalui sejumlah posisi strategis, termasuk Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Perekonomian, anggota Komite Ekonomi Nasional, Deputi di Kantor Staf Presiden hingga Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Pada 2020, Purbaya dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Posisi tersebut membuat pengalaman kebijakannya juga bersentuhan langsung dengan stabilitas perbankan dan sistem keuangan.

Pada 8 September 2025, Purbaya kemudian dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Dua Profil Teknis yang Berbeda

Jika disederhanakan berdasarkan rekam jejak yang terdokumentasi, perbedaan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan pengalaman, bukan penilaian mengenai siapa yang lebih baik.

Purbaya dan Pendekatan Pertumbuhan

Selama setahun memimpin Kementerian Keuangan, salah satu kebijakan awal era Purbaya adalah penempatan Rp200 triliun uang negara pada lima bank umum mitra pada September 2025 dengan tujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.

Kementerian Keuangan menggambarkan periode tersebut sebagai pendekatan ketika APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga digunakan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan.

Namun bukan berarti pendekatan Purbaya mengabaikan disiplin fiskal. Pada April 2026, misalnya, ia menekankan tiga hal kepada jajaran Kemenkeu: disiplin fiskal, optimalisasi pengelolaan kas negara dan integritas.

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya juga menyatakan perbaikan APBN perlu dilanjutkan melalui reformasi perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja yang memiliki multiplier effect serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman.

Suahasil Membawa Pengalaman dari Dalam Mesin Fiskal

Suahasil memasuki posisi Menteri Keuangan dari jalur yang berbeda.

Jika Purbaya datang ke Kemenkeu setelah memimpin LPS, Suahasil naik dari posisi Wakil Menteri Keuangan setelah sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal.

Secara organisasi, ia sudah memahami mekanisme Kementerian Keuangan dari dalam.

Karena itu, pergantian ini dapat dipandang sebagai transisi dari figur dengan pengalaman luas di makro-finansial dan stabilitas sistem keuangan menuju figur dengan pengalaman yang sangat panjang dalam arsitektur kebijakan fiskal dan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Membutuhkan Keduanya

Meski memiliki latar belakang berbeda, tugas Menteri Keuangan pada praktiknya tidak bisa dipisahkan antara fiskal dan pasar keuangan.

Seorang Menteri Keuangan harus berhadapan dengan:

APBN → Pajak → Belanja Negara → Defisit → Utang → Pembiayaan → SBN

dan pada saat bersamaan memahami hubungan kebijakan tersebut dengan:

Pertumbuhan → Inflasi → Suku Bunga → Rupiah → Likuiditas → Perbankan → Pasar Modal → Kepercayaan Investor.

Karena itulah pengalaman Suahasil dan Purbaya menarik dibandingkan.

Secara rekam jejak, Suahasil membawa kedalaman pengalaman pada kebijakan fiskal dan institusi Kementerian Keuangan, sementara Purbaya membawa pengalaman yang lebih lintas antara ekonomi makro, pasar keuangan, pemerintahan dan stabilitas perbankan.

Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan kualitas hasil kebijakan. Efektivitas seorang Menteri Keuangan tetap perlu dilihat dari kebijakan yang dijalankan dan hasilnya terhadap kesehatan APBN, pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, pembiayaan, stabilitas sistem keuangan serta kesejahteraan masyarakat selama periode kepemimpinannya.

TAMBNAS